Satbrimob Polda Banten dan Polresta Serang Kota Kawal Aksi Unras Buruh di BPJS Ketenagakerjaan Serang

SERANG, BANTEN, - Satbrimobda Banten bersama jajaran Polresta Serang melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa serikat buruh atau pekerja di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Serang pada Rabu (23/02/2022).

Apel gabungan pengamanan unjuk rasa di pimpin langsung oleh Kabagops Polresta Serang Kompol Yudha , turut hadir dalam gelar apel gabungan tersebut Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Banten AKBP Norhayat.

Baca juga: Presiden RI Tekankan TNI-Polri Harus Lebih Canggih Saat Rapim TNI-Polri TA. 2022

AKBP Norhayat memberikan arahan terkait dengan pengamanan aksi unjuk rasa dari rekan serikat buruh atau pekerja harus di laksanakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

"Personel yang terploting melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa tidak ada yang membawa dan menggunakan senjata api, kita layani dan arahkan rekan serikat buruh atau pekerja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum agar dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, " ucap Danyon A Pelopor.

Baca juga: Kasat PJR Ditlantas Polda Banten Sidak Kendaraan Dinas

Di tempat terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Banten Kombes Pol Dwi Yanto Nugroho mengatakan bahwa apel gabungan yang dilakukan Satbrimob Polda Banten dan jajaran Polresta Serang Kota bertujuan untuk mengecek kesiapan personel sekaligus memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan aksi unjuk rasa rekan serikat buruh atau pekerja.

"Apel gabungan di laksanakan untuk memberikan arahan kepada personel agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP, " ucap Kombes Pol Dwi.

Baca juga: Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kampar - Pusat Madiun Adakan Parapatan Cabang TA 2022

Kombes Pol Dwi Yanto memberikan himbauan agar rekan serikat buruh atau pekerja yang akan melangsungkan aksi unjuk rasa agar mematuhi aturan, tidak mengganggu ketertiban umum, taat kepada aturan undang-undang yang ada, dan harus mengindahkan moral serta etika agar berjalan dengan aman dan kondusif sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.**